Kekuasaan di Indonesia selalu punya cara untuk menata ulang dirinya. Hari ini, lewat program populis dan lembaga baru, Prabowo sedang membangun kembali pusat kendali yang dulu pernah dikenali. Apakah ini sebatas kebijakan ekonomi, atau tanda lahirnya corak kekuasaan baru? (red.)

Scholariumlp3es.com

Pemerintahan Prabowo belum genap satu tahun berjalan, namun telah merealisasikan sejumlah program populis. Dukungan hampir seluruh partai di parlemen turut membentuk konfigurasi rezim yang cenderung solid, sehingga keputusan politik dan program pemerintah seolah tanpa ada kendala. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ini akan memengaruhi corak kekuasaan Prabowo ke depan? Tulisan ini berangkat dari kebijakan populis Prabowo untuk mengidentifikasi corak kekuasaan politik dalam rezimnya.

Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo dengan cepat membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan investasi pemerintah. Danantara mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar dolar. Aset ini berasal dari dividen seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta penyertaan modal pemerintah sebesar 20 miliar dolar hasil efisiensi anggaran pada awal pemerintahan Prabowo. Konsekuensinya, pengelolaan BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN. Belakangan, Kementerian BUMN bahkan direncanakan berubah menjadi lembaga setingkat Badan Pengaturan (BP).

Konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) atau pengelolaan dana dalam satu lembaga negara sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah negara telah melakukannya, seperti Singapura melalui Temasek, perusahaan pengelola investasi milik pemerintah dengan portofolio sebesar 324 miliar dolar. Menariknya, gagasan tentang superholding investasi negara ini pernah dicetuskan oleh ekonom Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo. Pada akhir 1980-an, Soemitro mengusulkan pembentukan lembaga untuk mengelola dividen BUMN sebesar 1 hingga 5 persen per BUMN, meski usul tersebut tidak diterima Orde Baru. Ide itu tampaknya turut memengaruhi ambisi Prabowo membentuk Danantara.

Konsolidasi kapital sebesar itu memiliki dampak signifikan bagi kekuasaan. Dari sisi tata kelola, Danantara menjadi badan dengan nilai pengelolaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Komposisi pengelola diisi oleh aliansi dekat Prabowo, seperti Rosan Roeslani, mantan tim pemenangan kampanye Prabowo–Gibran, dan Pandu Sjahrir, keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama (TOBA). Melalui Danantara, Prabowo mengambil alih kendali penuh atas BUMN dan aset bisnis negara yang sebelumnya tersekat di bawah Kementerian BUMN.

Keputusan politik Prabowo di bidang ekonomi lainnya yang menunjukkan konsentrasi kapital adalah program Koperasi Merah Putih. Program ini bersifat top down, membentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia melalui tiga model: pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, serta revitalisasi koperasi lama. Dengan cara ini, koperasi-koperasi lokal langsung terintegrasi dengan program Koperasi Merah Putih yang berbasis pada kebijakan “Jakarta”. Program ini didukung secara finansial melalui pinjaman modal dari himpunan bank milik negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Pemerintah pun mempercepat pencairan pendanaan melalui Musyawarah Desa Khusus (musdesus) secara serentak di 20.000 desa pada September 2025. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang memungkinkan koperasi mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar dengan bunga ringan. Program ini mengingatkan pada kebijakan koperasi serupa di masa Orde Baru, yakni Koperasi Unit Desa (KUD). Jika KUD kala itu berfokus pada pertanian dan distribusi kebutuhan pokok, persamaan keduanya terletak pada peran dominan pemerintah pusat dalam membentuk koperasi di tingkat desa.

Kebijakan lain yang belakangan menuai kontroversi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk merealisasikannya, Prabowo membentuk sebuah lembaga khusus bernama Badan Gizi Nasional yang bertugas menyediakan makanan “bergizi” di seluruh sekolah di Indonesia. Badan ini menempati posisi ketiga terbesar dalam porsi anggaran APBN, dengan alokasi sebesar Rp71 triliun. Dari anggaran tersebut, Badan Gizi Nasional telah mencatatkan pembangunan 8.344 dapur hingga September 2025 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Corak kekuasaan sentralistik?

Melihat kebijakan strategis di awal pemerintahan Prabowo, hal terpenting adalah bagaimana konsentrasi kapital coba dibangun olehnya. Lantas, bagaimana konsentrasi kapital tersebut secara historis berpengaruh pada kapitalisme hingga membentuk corak kekuasaan di Indonesia?

Tesis klasik Richard Robison dan Vedi Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) menyebutkan bahwa kekuasaan pasca-otoritarian bukanlah soal bagaimana elite politik Indonesia memilih kebijakan reformis, melainkan bagaimana kebijakan reformis itu sendiri mampu berorganisasi dan berkuasa. Tekanan pasar pasca-krisis Asia 1997 dan reformasi politik 1998 tidak serta-merta mengubah corak kekuatan politik lama. Sebaliknya, kekuasaan justru terdistribusi ke level lokal melalui agenda desentralisasi, namun tetap bersemayam di sekitaran pusat kekuasaan politik yang cenderung tersentralisasi, seperti birokrasi dan militer.

Identifikasi ini bisa dilihat dari bagaimana kebijakan ekonomi politik dibuat. Secara historis, pembentukan kapitalisme di Indonesia dilakukan oleh negara. Ekonom Indonesianis Anna Both menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan ditopang oleh sektor pertanian dan eksplorasi minyak bumi. Kedua sektor ini kemudian diambil alih dan dinasionalisasi oleh negara. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Richard Robison dalam buku klasik Indonesia: The Rise of Capitalism (1986). Robison menegaskan bahwa kapitalisme Indonesia lahir dari rahim negara melalui kapitalisasi perusahaan minyak bumi yang dikelola oleh jaringan militer.

berlanjut ketika rezim Orde Baru di era 1960-an akhir. Ekonomi dimasa orde baru diorkestrasi dari Jakarta melalui cetak biru Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Negara dibawah Soeharto sangat dominan dalam kebijakan strategis ekonomi. Bahkan jaringan bisnis dan relasi ekonomi politik di atur langsung oleh Soeharto dan aliansinya (Robison & Hadiz 2004). Hal ini yang membentuk corak kekuasaan orde baru sangat sentralistik. Bahkan keruntuhan orde baru dan masuknya agenda reformis disegala bidang di awal 2000-an tidak berlangsung lama. Kekuasaan lama yang semula tersentralistik terdistribusi ke level lokal melalui agenda desentralisasi.

Namun corak kekuasaan yang semula tercerai berai pasca otoritarian, beberapa indikasi memiliki trajektori sosial-politik yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan dalam satu dekade terakhir. Hal ini bisa dilihat sejak Pemerintahan Jokowi bagaimana secara disiplin menempatkan posisi militer pada panggung politik. Jokowi membutuhkan dukungan militer secara aktif seperti bagaimana Jokowi melarang organisasi Islam sayap kanan FPI dan HTI. Selain itu kebijakan Jokowi menempatkan perwira aktif militer di jabatan publik yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TN). Situasi ini tidak lain untuk mendukung beberapa program strategis Jokowi dalam Program Strategi Nasional (PSN) yang sedikit banyak berhadapan dengan problem lahan.

Keputusan politik rezim Jokowi ini menguatkan bagaimana kekuatan politik coba disentralisasikan di Jakarta. Puncaknya, ketika Pemilu 2024 Jokowi kala itu presiden mendukung secara langsung pasangan Prabowo-Gibran. Kebijakan yang melibatkan konsentrasi kapital yang dilakukan sejak awal oleh Prabowo mengindikasikan bahwa kekuatan politik coba di resentralisasi. Kebijakan ekonomi politik ini tentu membutuhkan konsolidasi politik yang solid. Ini terlihat sejak awal Prabowo membentuk koalisi politik berbasis akomodir. Tidak adanya oposisi diparlemen yang kuat dan konsisten membuat keputusan ekonomi politik Prabowo yang melibatkan kapital yang besar hampir tidak ada kendala.

Kesimpulan

Harapan percepatan demokratisasi melalui agenda tata kelola yang baik oleh Bank Dunia diawal reformasi juga tidak membuat ekosistem ekonomi politik Indonesia menjadi liberal. Pasca reformasi terbukti tidak membuat kekuatan politik lama itu hilang. Justru mereka berganti sampul “demokratik” dan “reformis”. Pemerintahan silih berganti melalui Pemilu langsung dengan kemunculan berbagai partai yang digadang-gadang reformis ternyata memiliki corak kekuatan lama. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa kebijakan sebelas tahun terakhir menunjukan corak sentralisasi ekonomi politik. Demokrasi iliberal telah menciptakan corak kekuasaan yang tersentralisasi. Hal ini terlihat bagaimana kebijakan populis Prabowo secara paripurna telah membentuk corak kekuasaan sentralistik secara kapital yang makin menjadi arus utama politik Indonesia.

Audit MBG Demi Keselamatan Publik | LP3ES PERSPEKTIF